Kanwil Kemenkumham Jatim Dapat Apresiasi dari Dirjen KI

SURABAYA – Kesadaran dan antusiasme masyarakat Jatim di bidang Kekayaan Intelektual (KI) meningkat pesat. Hal tersebut bisa diukur dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari bidang KI yang berasal dari Jatim. Meski tahun 2019 masih setengah jalan, namun capaian PNBP KI sudah melampaui tahun lalu.

Perlu diketahui bahwa pada tahun 2018 lalu, PNBP dari layanan KI di Jatim adalah Rp. 1.205.750.000,-. Sedangkan hingga semester I 2019 ini, PNBP dari layanan KI di Jatim sudah mencapai Rp. 1.384.800.000,- atau naik 14,8%. Pemasukan itu berasal dari 5 layanan KI yaitu Hak Cipta, Desain Industri, Paten serta Pendaftaran dan Perpanjangan Merek.

“Awalnya saya terkejut melihat capain ini yang merupakan sinyal positif dari masyarakat Jatim yang semakin aware dan sadar terhadap perlindungan produk KI,” puji Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan HAM, Freddy Harris saat berkunjung ke Kanwil Kemenkumham Jatim, Kamis (27/6/19).

Menurut Harris, Jatim memang selama ini menjadi salah satu barometer perlindungan KI di Indonesia. Mengingat, Surabaya sebagai kota terbesar kedua setelah DKI Jakarta dipenuhi dengan creator maupun industri di berbagai bidang.

“Apalagi UMKM di Jatim saat ini juga sangat bergeliat dan semakin sadar untuk memberikan perlindungan hukum terhadap produknya,” ucapnya.

Harris juga tak ingin mengesampingkan peran Kanwil Kemenkumham Jatim yang menjadi ujung tombak dan representasi dari pusat. Menurutnya, dengan kolaborasi dan sinergi yang baik dengan para stakeholder membuat masyarakat lebih bersemangat lagi. Inovasi layanan seperti pembukaan konter layanan KI di Mall Pelayanan Publik, penyediaan area bermain anak, adanya ruang laktasi serta layanan yang berbasis HAM membuat kepercayaan masyarakat semakin tinggi.

“Capaian ini harus kita apresiasi, kami dari pusat pasti akan mendukung salah satunya dengan memberikan sharing informasi, anggaran atau dalam bentuk yang lain,” urainya.

Hal ini, lanjut Harris, untuk terus meningkatkan kinerja yang dicapai. Sehingga kontribusi bagi pendapatan negara akan semakin besar lagi.

Selain itu, Harris juga menyempatkan diri meninjau Layanan Informasi Terpadu di Kanwil Jatim. Menurutnya, inovasi layanan ini bisa lahir karena kolaborasi internal yang solid.

Harris menyampaikan bahwa, dengan adanya pusat layanan itu akan memudahkan masyarakat mengakses informasi maupun layanan hukum dan HAM. “Ini karena internalnya solid, kolaborasinya jalan, jadi berbagai layanan bisa disatukan dalam satu wadah,” pungkasnya. (Red).