Suaralantang.com, SOLO – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) untuk saling berkoordinasi diantara para pelaku usaha dalam merespon berbagai dinamika ekonomi yang terjadi.
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani mengatakan, Rapimnas Kadin membahas berbagai tantangan yang dihadapi dunia usaha, seperti masalah kebijakan daftar negatif investasi (DNI) sebagai bagian dari paket kebijakan XVI yang saat ini masih menjadi pembahasan.
“Terkait hal itu, saat ini Kadin sedang menghimpun berbagai usulan dan masukan dari kalangan pelaku usaha dan asosiasi, utamanya bagi sektor usaha yang masuk ke dalam DNI,” kata dia di sela-sela pembukaan Rapimnas Kadin yang dibuka secara resmi di Hotel Alila, Solo (27/11/2018).
Seperti diketahui, Rapimnas itu digelar dalam rangka menetapkan sasaran dan program kerja tahun 2019, serta melakukan evaluasi terhadap koordinasi, sinkronisasi dan upaya sinergistik dalam perencanaan dan pelaksanaan program antar jajaran.
Selain pembahasan respon dunia usaha terhadap paket kebijakan ekonomi dan DNI, Rapimnas 2018 yang merupakan Rapimnas ketiga dalam Kepengurusan periode 2015-2020 di bawah kepemimpinan Ketua Umum Rosan P. Roeslani itu juga membahas upaya peningkatan ekspor nasional dalam kaitannya dengan pengembangan perdagangan dan industri sejalan dengan tema yang diusung, yakni “Meningkatkan Ekspor dan Mendorong Pembangunan Industri yang Berdaya Saing Menuju Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Anindya Bakrie mengatakan, pokok pembahasan tersebut diambil dengan memperhatikan perkembangan perekonomian nasional dan internasional dengan segala tantangan dan permasalahannya, juga memperhatikan visi, misi dan program Nawacita pemerintah, dalam rangka menciptakan kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia
“Tema ini ditetapkan dengan memperhatikan sepenuhnya dinamika ekonomi yang terjadi akhir-akhir ini, dimana masih terjadinya defisit neraca transaksi berjalan dan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), disamping perlunya terus meningkatkan ekspor dan mendorong pembangunan industri yang berdaya saing,” ungkap Anindya yang juga merupakan Ketua Panitia Pengarah Rapimnas Kadin 2018.
Seperti penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya, Rapimnas diikuti jajaran Dewan Pengurus Kadin baik pusat dan daerah, pimpinan asosisasi bisnis hingga kalangan pemerintah. Dalam kesempatan ini, peserta Rapimnas diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi serta masukan-masukan dari dunia usaha yang kemudian akan dirumuskan menjadi Rekomendasi Rapimnas Kadin 2018 yang akan disampaikan kepada pemerintah.
Rapimnas 2018 dihadiri Presiden RI, Joko Widodo, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, serta pimpinan lembaga tinggi negara.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Jatim La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, Rapimnas Kadin bermakna penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global.
“Para pengusaha harus merapatkan barisan, kita berupaya memberi yang terbaik bagi bangsa ini lewat dunia usaha, lewat penyerapan tenaga kerja. Di Rapimnas ini, Kadin Jatim membawa misi penguatan daya saing daerah sebagai backbone dari ekonomi nasional,” ujar La Nyalla.
Sejumlah isu yang bakal diusung Kadin Jatim antara lain penguatan ekspor termasuk dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), akselerasi kinerja sektor pertanian, dan peningkatan industri bernilai tambah tinggi yang berpadu dengan sentuhan teknologi seiring dengan dimulainya era Revolusi Industri 4.0.
“Ekosistem usaha di daerah, mulai dari SDM, pengolahan, sampai pemasaran, sudah harus diarahkan untuk menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0. Ini penting agar Indonesia bisa terus maju di tengah persaingan global, sesuai program Presiden Jokowi,” pungkas La Nyalla.
Dalam sambutannya Presiden Joko Widodo menyampaikan, “Saya Alumni UMKM , keluarga dan anak anak saya juga UMKM. Mayoritas pengusaha Indonesia UMKM, kontribusinya sangat signifikan. Ada 62 juta UMKM, sekitar 116 juta orang sekitar 80 persen berada di sektor UMKM. PDB 60 persen,maka pemerintah berpihak pada UMKM.
Penurunan bunga KUR dari 23 ke 7 persen. PPH final dari 1 turun menjadi setengah persen. Paket 16 mengenai relaksasi DNI, saya jamin tidak akan dijalankan untuk UMKM.
Pada Konfrensi tahunan APEC, bersitegang dua negara super power. Sulit disatukan dan dijembatani. Artinya kondisi ekonomi masih dan sangat berpotensi pada ketidak pastian.
Pertemuan APEC tahun lalu juga diprediksi demikian, termasuk kemungkinan pada pertemuan G 20 tahun depan , perang dagang masih terjadi.
Kita tetap harus optimis dalam ketidak pastian. Selalu ada kesempatan dalam kesulitan. Banyak minat industri yang ingin masuk. Jika tarif masuk ke Amerika naik,maka pasti mereka akan mencari partner di luar mitra lawan daganganya.
Problem terbesar pada neraca perdagangan. Bila ekspor , hilirisasi dengan industraliasasi maka akan meningkatkan nilai tambah.
Pengembangan sumber daya manusia, yang mampu melahirkan para pemimpin . Mulai dari level terbawah hingga pimpinan tertinggi , harus memiliki sikap yang Open mind, Siap menghadapi ketidak terdugaan,
Bisa bereaksi cepat terhadap perubahan yang ada, Goal oriented , dan yang terakhir , Bisa berkolaborasi. “ ujar Presiden Republik Indonesia Joko widodo pada acara penutupan Rapimnas Kadin di Solo tanggal 28 Nopember 2018. (Red).