Suaralantang.com – Pilkada Serentak 2020 bakal digelar pada 9 Desember 2020 yang diikuti 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota.
Namun, masih ada pro kontra terkait pelaksanaan pilkada tersebut mengingat kurva jumlah kasus covid 19 masih terus meningkat.
Pakar hukum tata negara, Prof Yusril Ihza Mahendra memberikan paparannya dalam webinar yang diselenggarakan Prodewa pada sabtu malam (20/6)
Yusril menyinggung terkait anggaran pilkada dan peraturan penyelenggaraan pilkada 2020 yang belum final sedangkan tahapan pilkada sudah dimulai.
“Tahapan sudah dimulai, namun anggaran pilkada 2020 masih belum jelas, peraturan pelaksanaannya juga belum jelas dan pembahasan di DPR masih tetunda-tunda” terang Ketua Umum Partai Bulan Bintang tersebut
Sedangkan Anggaran pilkada serentak 2020 diperkirakan akan membengkak karena diselenggarakan ditengah pandemi covid 19.
“Anggaran Pilkada 2020 mencapai 5T lebih, dan diperkirakan akan membengkak karena pandemi covid 19
Sedangkan Pemerintah sudah babak belur ditengah kondisi keuangan negara yang pinjam sana sini akibat penanganan covid 19″. Terang yusril
Lanjut yusril, hal yang harus menjadi kewaspadaan lain ialah money politik karena kondisi masyarakat yang kesulitan ekonomi ditengah pandemi.
“Dalam kondisi itu masyarakat akan sangat mudah tergiur untuk menerima uang sebagai ganti datang ke TPS, sehingga money politik akan menjadi-jadi” Ujarnya
Ini harus menjadi perhatian serius bagi penyelenggara pilkada serentak 2020
Ketua Bawaslu RI Abhan, SH, MH. yang juga hadir dalam webinar itu membenarkan apa yang disampaikan Prof. Yusril terkait anggaran pilkada 2020.
“APBD Daerah kondisinya sangat tipis sekali, satu-satunya anggaran yang diandalkan adalah APBN” Kata Abhan
Optimisme menjalankan demokrasi menjadi pilihan dan tantangan ditengah pandemi covid 19.
Turut hadir juga dalam Webinar tersebut Komisioner KPU RI Viryan Aziz, SE. MM. (SL/Red)
